Calonkepaladaerah.com – Bupati Pati, Sudewo, menegaskan tidak akan mengundurkan diri dari jabatannya meski mendapat desakan kuat dari ribuan warga yang menggelar aksi demonstrasi besar di Pati, Jawa Tengah, Rabu (13/8). Ia menyatakan, mandat yang diembannya berasal dari rakyat melalui mekanisme demokratis dan konstitusional.
“Saya kan dipilih rakyat secara konstitusional dan secara demokratis, jadi tidak bisa saya berhenti dengan tuntutan itu, semua ada mekanismenya,” ujar Sudewo di Kantor Bupati Pati, Rabu (13/8).
Aksi massa tersebut digelar untuk menuntut Sudewo mundur dari jabatan Bupati Pati. Gelombang protes muncul setelah kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250 persen memicu kemarahan warga. Kebijakan ini sempat diperkuat dengan pernyataan mantan anggota DPR RI ini yang menantang masyarakat menggelar demonstrasi jika tidak setuju.
Meski kemudian kebijakan tersebut dibatalkan dan ia telah menyampaikan permintaan maaf, tuntutan agar ia mundur tetap bergema. Aksi protes kali ini bahkan diwarnai kericuhan.
Aksi yang melibatkan ribuan warga itu mendapat dukungan dari DPRD Kabupaten Pati. Beberapa fraksi, seperti PKS, Gerindra, Demokrat, dan PKB, menyatakan sepakat untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) pemakzulan. Keputusan DPRD diambil setelah massa aksi berhasil memasuki dan menduduki gedung dewan.
Menanggapi langkah legislatif tersebut, dirinya juga menyatakan sikap hormatnya terhadap proses politik yang berjalan.
“Itu kan hak angket yang dimiliki DPRD, jadi saya menghormati hak angket tersebut, paripurna tersebut,” ucapnya.
Meski berada dalam tekanan politik dan sosial, ia juga berusaha mengambil sisi positif dari situasi ini. Ia menganggap gelombang demonstrasi sebagai pelajaran penting, baik bagi dirinya maupun masyarakat Kabupaten Pati.
“Ini pembelajaran bagi seluruh masyarakat Pati untuk menjaga soliditas, menjaga kekompakan jangan sampai terprovokasi siapapun. Jadi Pati ini adalah milik semuanya, yang harus menjaga Kabupaten Pati siapa? Ya warga Pati, saya harap ini jadi pembelajaran bagi warga Pati dan untuk saya,” lanjutnya.
Kebijakan kenaikan PBB hingga 250 persen yang memicu protes besar-besaran ini awalnya dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan daerah. Namun, banyak warga menilai kenaikan tersebut terlalu memberatkan, apalagi di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih. Pernyataan Sudewo yang menantang warga untuk berdemonstrasi memperburuk ketegangan antara pemerintah daerah dan masyarakat.
Konflik ini membuat suhu politik di Pati memanas. Dengan adanya dukungan DPRD terhadap pansus pemakzulan, masa depan kepemimpinan Sudewo kini berada di persimpangan. Meski begitu, ia tetap memegang teguh keyakinannya bahwa jabatan bupati tidak bisa dilepaskan begitu saja tanpa melalui mekanisme hukum yang sah.
Sementara proses politik terus berjalan, warga Pati menunggu perkembangan selanjutnya, apakah Sudewo mampu mempertahankan posisinya atau akan tersingkir oleh tekanan politik yang semakin menguat.
