Calonkepaladaerah.com – Organisasi relawan Projo resmi menyatakan dukungan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, menegaskan seluruh kader siap membantu menjalankan berbagai program kerakyatan pemerintah baru.
Pernyataan tersebut disampaikan Budi Arie usai dirinya kembali terpilih sebagai Ketua Umum Projo periode 2025–2030 dalam Kongres III Projo yang digelar di Jakarta pada 1–2 November. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa semangat perjuangan Projo kini diarahkan untuk mendukung keberlanjutan pembangunan nasional yang menjadi visi utama pemerintahan baru.
“Kita sama-sama menggerakkan, mendukung, memperkuat agar program-program kerakyatan Bapak Presiden Prabowo bisa betul-betul terasa manfaatnya bagi rakyat,” ujar Budi dalam sambutannya di Jakarta Pusat.
Menurut Budi, berakhirnya masa pemerintahan Presiden Joko Widodo menandai babak baru perjalanan bangsa. Indonesia kini memasuki fase kepemimpinan baru di bawah Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Karena itu, Projo harus menyesuaikan arah perjuangan dan bertransformasi menghadapi dinamika politik, ekonomi, dan sosial yang semakin kompleks.
“Pemerintahan Pak Prabowo Gibran harus kita kawal karena ini pemerintahan lanjutan. Pada Pilpres 2024 yang menang adalah keberlanjutan. Rakyat ingin pembangunan tetap berlanjut,” tegasnya.
Dalam kongres tersebut, salah satu keputusan penting adalah resolusi dukungan penuh terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran. Budi menjelaskan bahwa langkah konkret yang akan ditempuh antara lain transformasi organisasi agar lebih relevan dengan arah kebijakan nasional dan kebutuhan rakyat.
Salah satu bentuk transformasi itu ialah perubahan logo Projo yang selama ini menampilkan siluet wajah Presiden Joko Widodo. Budi menegaskan, pembaruan simbol dilakukan untuk menunjukkan bahwa Projo bukan organisasi yang berpusat pada sosok tertentu, melainkan gerakan rakyat yang berpihak pada kepentingan bangsa.
“Logo Projo akan kita ubah supaya tidak terkesan kultus individu,” jelas Budi.
Meski logo akan diganti, nama Projo tetap dipertahankan. Budi menegaskan, Projo bukan singkatan dari “pro Jokowi” sebagaimana kerap diasosiasikan publik. Menurutnya, istilah Projo berasal dari bahasa Sanskerta dan Jawa Kawi yang berarti “negeri” atau “rakyat”.
“Memang enggak ada singkatan. Cuma teman-teman media kan, ya, Projo kepanjangannya pro Jokowi, itu karena gampang dilafalkan saja,” ujarnya.
Budi juga menyampaikan bahwa Presiden Jokowi mendukung langkah transformasi ini. Jokowi disebut telah menyetujui rencana pembaruan tersebut sebagai bagian dari proses adaptasi Projo terhadap situasi politik nasional yang baru.
“Jokowi sepakat. Kita harus mentransformasikan Projo karena tugas Projo sudah mengawal pemerintahan Pak Jokowi dua periode, dan sekarang menghadapi tantangan baru,” tutur Budi.
Ia menegaskan, perubahan ini bukan tanda perpisahan dari Jokowi, melainkan bentuk tanggung jawab organisasi dalam menjaga keberlanjutan pembangunan nasional.
“Jangan di-framing seolah Projo putus hubungan dengan Pak Jokowi. Projo ini lahir karena ada Pak Jokowi,” tegasnya.
Menutup pernyataannya, Budi Arie menegaskan bahwa Projo siap mengawal pemerintahan Prabowo-Gibran agar setiap program kerakyatan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Projo lahir dari semangat menghadirkan pemimpin rakyat yang lahir dari rakyat sendiri,” pungkasnya.
