Calonkepaladaerah.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dijadwalkan mengumumkan status hukum Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer dan 13 orang lain yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT). Konferensi pers akan digelar pada Jumat (21/8/2025) siang di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
“Besok (Jumat 21/8) siang,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Kamis (20/8/2025).
Budi menegaskan konferensi pers tersebut akan menjadi momen penting untuk menjelaskan secara detail konstruksi perkara, peran masing-masing pihak yang ditangkap, serta kronologi lengkap kegiatan tangkap tangan. Dengan demikian, publik akan mengetahui lebih jauh mengenai dugaan kasus yang menyeret nama Immanuel Ebenezer atau Noel, sapaan akrabnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto telah mengonfirmasi langsung bahwa OTT KPK terhadap Wamenaker berkaitan dengan dugaan pemerasan dalam proses pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Fitroh juga mengungkapkan bahwa dalam OTT tersebut, penyidik KPK berhasil menyita puluhan kendaraan bermotor. “Puluhan kendaraan turut diamankan,” jelas Fitroh.
Hingga Kamis sore, pewarta di lapangan melaporkan bahwa sedikitnya 22 unit kendaraan, baik roda empat maupun roda dua, sudah diamankan KPK sebagai barang bukti. Temuan ini memperkuat dugaan adanya praktik melawan hukum yang melibatkan sejumlah pihak dalam kasus tersebut.
Sesuai dengan aturan, KPK memiliki waktu 1 x 24 jam sejak OTT dilakukan untuk menentukan status hukum terhadap Immanuel Ebenezer dan belasan orang lain yang ikut diamankan. Keputusan mengenai apakah mereka akan ditetapkan sebagai tersangka atau tidak, akan disampaikan secara resmi dalam konferensi pers pada Jumat.
OTT KPK terhadap Wamenaker Noel menambah panjang daftar operasi tangkap tangan yang dilakukan lembaga antirasuah sepanjang 2025. Tercatat, penangkapan ini merupakan OTT kelima dalam tahun tersebut.
Sebelumnya, pada Maret 2025, KPK melakukan OTT terhadap anggota DPRD serta pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Kasus itu diduga berkaitan dengan praktik suap proyek infrastruktur.
Pada Juni 2025, lembaga antikorupsi kembali melakukan OTT terkait dugaan suap proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara dan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Sumut.
Selanjutnya, pada 7–8 Agustus 2025, KPK melakukan OTT di tiga lokasi sekaligus: Jakarta, Kendari (Sulawesi Tenggara), dan Makassar (Sulawesi Selatan). Operasi tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi proyek pembangunan rumah sakit umum daerah di Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara.
Belum lama berselang, pada 13 Agustus 2025, KPK juga melakukan OTT di Jakarta terkait dugaan suap dalam kerja sama pengelolaan kawasan hutan.
Dengan demikian, penangkapan Immanuel Ebenezer menambah daftar panjang pejabat publik yang terjaring OTT KPK pada tahun ini. Publik kini menunggu kejelasan status hukum Wamenaker Noel, sekaligus menanti langkah tegas KPK dalam mengusut tuntas kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikat K3 yang menyeret namanya.
