Calonkepaladaerah.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa hubungannya dengan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan tetap berjalan baik. Ia membantah adanya isu ketegangan atau konflik pribadi antara dirinya dengan Luhut terkait sejumlah perbedaan pandangan dalam kebijakan ekonomi nasional.
“Baik hubungan saya sama dia, nggak ada masalah,” ujar Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, seperti dikutip Rabu (22/10/2025).
Pernyataan ini muncul setelah keduanya tampak tidak saling menyapa dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada hari yang sama. Namun, Purbaya menepis anggapan tersebut dan menjelaskan bahwa posisi duduk yang berjauhan menjadi alasan mengapa mereka tidak berbincang secara langsung.
“Kan jauh, beda berapa kursi, masa saya ‘Pak Luhut, Pak Luhut,’ gitu,” tutur Purbaya sambil memperagakan gestur berteriak. Ia menegaskan, tidak ada sikap dingin di antara mereka, melainkan situasi formal yang membuat komunikasi langsung tidak memungkinkan.
Belakangan, hubungan antara Purbaya dan Luhut menjadi sorotan publik karena perbedaan pendapat mengenai rencana pendirian Family Office di Indonesia serta proyek Kereta Cepat (Whoosh). Purbaya dengan tegas menyatakan enggan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membiayai pendirian Family Office tersebut, yang sebelumnya diusulkan oleh DEN di bawah koordinasi Luhut.
“Saya sudah dengar lama isu itu, tapi biar saja. Kalau DEN bisa bangun sendiri, ya bangun saja sendiri. Saya anggarannya nggak akan alihkan ke sana,” kata Purbaya di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Senin (13/10/2025) lalu.
Menurut Purbaya, kebijakan fiskal negara harus difokuskan pada program prioritas pemerintah yang berdampak langsung terhadap masyarakat, bukan untuk pembiayaan proyek yang bisa dikembangkan oleh sektor swasta atau lembaga non-APBN.
Menanggapi hal tersebut, Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan bahwa gagasan pembentukan Family Office bukanlah proyek yang membutuhkan dukungan APBN. Menurutnya, ide tersebut justru ditujukan untuk memperkuat arus investasi swasta ke Indonesia, terutama dari kalangan global.
“Kita harus friendly kepada foreign investment, itu harus jalan bagus. Itu sebabnya saya usulkan buatlah family office. Family office itu tidak ada urusan dengan APBN. Terus rame, tengkar, ini apa lagi tidak ada urusannya,” ujar Luhut dalam acara 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Kamis (16/10/2025).
Luhut menegaskan bahwa tidak ada permintaan anggaran APBN dalam proyek tersebut. “Siapa yang minta APBN? Nggak ada urusan ya APBN di situ. Wong itu anu kita (DEN),” sambungnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa pihaknya kini tengah melakukan joint study bersama Kementerian Investasi dan Hilirisasi serta Mahkamah Agung untuk memastikan aspek hukum dan regulasi yang akan menjadi dasar pelaksanaan Family Office di Indonesia.
Dengan penegasan dari kedua pihak, isu perseteruan antara Menteri Keuangan dan Ketua DEN dipastikan tidak benar. Perbedaan pandangan yang sempat mencuat di publik disebut sebagai bagian dari dinamika wajar dalam perumusan kebijakan ekonomi nasional.
