Calonkepaladaerah.com – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan akan memberikan sanksi tegas kepada setiap pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang terbukti berbohong atau menyembunyikan data publik, terutama terkait pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sanksi tersebut berupa pencopotan dari jabatan tanpa pandang bulu, termasuk terhadap pejabat tinggi seperti Sekretaris Daerah, Kepala Badan Pengelola Keuangan, hingga Kepala Badan Pendapatan Daerah.
“Apabila ada staf saya yang berbohong, tidak menyampaikan fakta dan data yang sesungguhnya, menyembunyikan data yang seharusnya diketahui oleh masyarakat dan terbuka, saya tidak akan segan-segan, saya berhentikan pejabat itu,” tegas Dedi dalam keterangan resmi di Bandung, Rabu (22/10).
Langkah tegas tersebut disampaikan Dedi menyusul polemik mengenai dana APBD Jawa Barat yang disebut-sebut disimpan dalam bentuk deposito di perbankan dengan nilai mencapai Rp4,1 triliun. Gubernur menilai, isu tersebut perlu diklarifikasi agar tidak menimbulkan kesalahpahaman publik mengenai pengelolaan keuangan daerah.
Untuk memastikan kebenaran informasi, Dedi dikabarkan telah mendatangi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Bank Indonesia. Kunjungan tersebut bertujuan mengonfirmasi langsung sumber data terkait dana Rp4,1 triliun yang disebut sebagai deposito, sekaligus mencocokkan dengan data keuangan milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Menurutnya, proses verifikasi akan dilakukan secara terbuka dan akuntabel agar publik dapat memperoleh informasi yang sesuai dengan fakta di lapangan. “Seluruh proses ini akan kami lakukan secara transparan. Masyarakat berhak tahu bagaimana kondisi sebenarnya, tanpa ada data yang disembunyikan,” ujar Dedi.
Sebelumnya, Dedi juga menampik pernyataan Deputi Menko Perekonomian Purbaya Yudhi Sadewa yang menyebut Jawa Barat termasuk dalam 15 daerah yang menempatkan dana simpanan di luar bank pembangunan daerahnya. Dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Purbaya mengungkapkan bahwa dana deposito milik Pemprov Jabar mencapai Rp4,17 triliun.
Selain Jawa Barat, disebut pula Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki deposito sebesar Rp14,683 triliun dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebesar Rp6,8 triliun. Data tersebut, kata Purbaya, bersumber dari Bank Indonesia yang mencatat total dana mengendap di rekening kas daerah seluruh Indonesia mencapai Rp233 triliun. Jumlah tersebut terdiri atas simpanan pemerintah kabupaten sebesar Rp134,2 triliun, pemerintah provinsi Rp60,2 triliun, dan pemerintah kota Rp39,5 triliun.
Dedi Mulyadi menegaskan, Pemprov Jawa Barat akan terus melakukan klarifikasi dan sinkronisasi data agar tidak terjadi kesalahpahaman antara pemerintah daerah dan lembaga pusat. Ia juga menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan keuangan publik sebagai bentuk tanggung jawab terhadap masyarakat.
