Calonkepaladaerah.com – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, punya rencana unik dan agak kontroversial. Mulai sekarang, kepesertaan dalam program Keluarga Berencana (KB) akan dijadikan salah satu syarat untuk menerima berbagai bantuan sosial dari provinsi.
Bantuan seperti beasiswa, kesehatan, hingga bantuan lainnya bakal diperuntukkan bagi warga yang ikut program KB.
“Seluruh bantuan pemerintah nanti akan diintegrasikan dengan KB. Jangan sampai kesehatannya dijamin, kelahirannya dijamin, tapi negara menjamin keluarga itu-itu juga. Yang dapat beasiswa, yang bantuan melahirkan, perumahan keluarga, bantuan non-tunai keluarga dia, nanti uang negara mikul di satu keluarga,” ungkapnya di Bandung dikutip pada Rabu (30/04)
Menurutnya , kebijakan ini hadir untuk memastikan bantuan pemerintah lebih merata. Ia juga mengkritik kondisi saat ini, di mana banyak keluarga prasejahtera memiliki anak dalam jumlah besar meski kebutuhan hidup mereka sering kali tak terpenuhi.
“Makanya berhentilah bikin anak kalau tidak sanggup menafkahi dengan baik,” tegas Dedi lagi.
Dalam pandangannya biaya operasi sesar yang mencapai Rp25 juta per tindakan adalah contoh pengeluaran besar yang seharusnya bisa digunakan untuk kebutuhan lain, seperti membangun rumah.
Oleh karena itu, KB dianggap menjadi solusi yang tidak hanya membantu keluarga prasejahtera, tetapi juga meringankan beban anggaran negara.
Kebijakan ini diumumkan dalam sebuah rapat koordinasi bertajuk “Gawé Rancagé Pak Kadés jeung Pak Lurah” di Pusdai Jawa Barat.
Acara tersebut dihadiri sejumlah pejabat penting seperti Mensos Saifullah Yusuf, Mendes PDT Yandri Susanto, Kepala BKKBN Wihaji, Menkes Budi Gunadi Sadikin, serta perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup.
Dedi meminta dukungan penuh untuk mengintegrasikan program KB dengan data penerima bantuan sosial.
Ia juga mengungkapkan bahwa KB pria, terutama metode vasektomi, akan jadi prioritas dalam program ini.
“Kenapa harus laki-laki? Karena misalnya nanti perempuannya banyak problem. Misalnya lupa minum pilnya atau lainnya,” tambah Dedi.
Dalam pengamatannya, mantan Bupati Purwakarta ini juga sering menemukan keluarga dengan jumlah anak yang tidak sedikit. Ia pernah bertemu dengan satu keluarga di Majalengka yang memiliki hingga 22 anak. Bahkan, saat berkunjung ke kontrakan keluarga tersebut, ia mendapati sang ibu sedang hamil anak ke-11.
“Pak Menteri, saya tidak tahu kok rata-rata keluarga miskin itu anaknya banyak. Sementara orang kaya susah punya anak. Sampai bayi tabung bayar Rp2 miliar tetap tidak punya anak,” kata Dedi dengan nada heran.
Ke depan, Dedi memastikan data penerima bantuan sosial harus lebih terintegrasi dengan data kependudukan. Hal ini termasuk informasi terkait kepesertaan program KB.
“Ketika nanti kami menurunkan bantuan, dicek dulu. Sudah ber-KB atau belum. Kalau sudah ber-KB, boleh terima bantuan. Jika belum, KB dulu,” pungkas dia.
Kebijakan ini mungkin akan memicu pro dan kontra, tetapi Dedi Mulyadi yakin bahwa langkah ini adalah jalan keluar terbaik untuk mengatasi permasalahan sosial yang terus berulang.
Selain membantu pemerataan bantuan, program ini juga diharapkan bisa meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perencanaan keluarga.
