Calonkepaladaerah.com – Ketua DPP PAN, Saleh Daulay, mengkritik partai politik yang pada awal Pilpres 2024 tidak mendukung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, namun setelah bergabung ke koalisi langsung meminta jatah menteri.

Saleh menyebut bahwa permintaan jatah tiga menteri dari partai tersebut tidaklah pantas karena mereka tidak memberikan dukungan sejak awal.

Saleh menyoroti situasi ini sebagai tanggapan terhadap isu bahwa PAN hanya mendapatkan empat kursi menteri di kabinet Prabowo-Gibran.

“Yang kurang tepat itu yang tidak mendukung malah dapat tiga. Kemarin dalam pilpres enggak ikut tiba-tiba dapat tiga, itu kan enggak tepat, benar enggak? Atau misalnya ngotot lebih banyak dapat, itu enggak tepat,” ujar Saleh kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu (22/5/2024).

Menurut Saleh, PAN seharusnya mendapatkan porsi kabinet lebih besar dibandingkan partai yang baru bergabung. Hal ini karena PAN telah mendukung Prabowo selama tiga periode, termasuk dua periode di mana mereka kalah dan berada di luar pemerintahan.

“Selama ini kan PAN sudah tiga periode nih kita dukungnya Pak Prabowo. Kita dua periode kosong loh enggak dapat apa-apa mendukung, kita berada di luar pemerintahan,” jelas Saleh.

Saleh juga menekankan bahwa PAN adalah partai yang paling loyal kepada Prabowo. “Kemudian kita kan konsisten nih, paling loyal dengan Pak Prabowo, dan Pak Prabowo kemungkinan besar sangat memperhatikan hal-hal seperti ini,” tambahnya.

Meski begitu, Saleh menegaskan bahwa PAN menyerahkan sepenuhnya kepada Prabowo sebagai presiden terpilih untuk menentukan porsi menteri di kabinetnya nanti.

PAN, kata Saleh, tidak akan mengintervensi atau mematok jumlah kursi yang harus didapatkan. “PAN tidak pernah menekan, intervensi soal itu, karena kami mengerti urusan struktur kabinet, kemudian juga urusan berapa jumlah menteri masing-masing partai, itu adalah urusan hak prerogatif presiden,” tegasnya.

“Kalau kami menekan, memaksa, angka dan seterusnya, berarti kami tidak berkomitmen menegakkan hak dan kedaulatan presiden sebagai presiden terpilih yang memiliki hak prerogatif itu. Itu ada di dalam konstitusi hak di dalam UUD 1945,” imbuhnya.

Dengan demikian, PAN tetap menghormati hak prerogatif presiden dalam menentukan susunan kabinet dan tidak akan memaksakan kehendak terkait jatah kursi menteri.

Baca Juga: Pilkada DKI Jakarta 2024: Ahok hingga Djarot Masuk Daftar Calon PDIP?