Calonkepaladaerah.com – Sebanyak 270 kepala daerah terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 dijadwalkan akan dilantik pada 6 Februari 2025.
Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menyebutkan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan memimpin prosesi pelantikan yang akan berlangsung di Istana Kepresidenan, Jakarta.
Bima menjelaskan bahwa pelantikan ini merupakan tahap pertama dan hanya mencakup kepala daerah yang hasil pemilihannya tidak mengalami sengketa hukum di Mahkamah Konstitusi (MK). Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 164 B, pelantikan ini menjadi langkah awal dalam mengesahkan hasil Pilkada Serentak 2024.
Undang-Undang Jadi Landasan Pelantikan Kepala Daerah
Menurut Bima, proses pelantikan kepala daerah dilakukan sesuai aturan hukum yang berlaku. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menjadi landasan utama dalam menetapkan tata cara pelantikan gubernur, bupati, dan wali kota.
Salah satu pasangan yang akan dilantik dalam gelombang pertama ini adalah Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih untuk Provinsi DKI Jakarta, Pramono Anung dan Rano Karno.
“Insyaallah, Bapak Presiden akan melantik sesuai amanat undang-undang,” ujar Wamendagri di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu (22/1/2025). Pernyataan tersebut disampaikan seusai mengikuti sidang kabinet yang membahas rencana strategis pemerintah, termasuk jadwal pelantikan kepala daerah.
Pelantikan Dilakukan dalam Tiga Tahap
Bima Arya juga mengungkapkan bahwa pelantikan kepala daerah akan dilaksanakan dalam tiga termin. Tahap pertama mencakup kepala daerah tanpa sengketa, sementara tahap kedua dan ketiga ditujukan untuk daerah dengan hasil pemilu yang dipermasalahkan di MK.
“Tahap kedua akan melibatkan kepala daerah yang gugatannya ditolak atau tidak diterima oleh MK. Sedangkan tahap ketiga mencakup mereka yang harus menjalani pemungutan suara ulang berdasarkan putusan MK,” jelas Bima. Jadwal pelantikan untuk kedua kelompok terakhir ini akan disesuaikan dengan proses penyelesaian sengketa di MK.
Kesepakatan Pemerintah dan DPR RI
Rencana pelantikan kepala daerah telah melalui diskusi intens antara pemerintah dan DPR RI. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebelumnya telah melaporkan hasil kesepakatan ini kepada Presiden Prabowo Subianto.
“Pak Menteri Dalam Negeri sudah menyampaikan laporan terkait pelantikan ini, dan Bapak Presiden memberikan respons positif. Semua jadwal telah disetujui secara bulat oleh DPR,” tambah Bima.
Proses pelantikan kepala daerah merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan demokratis. Dengan tahapan yang terencana, pelantikan ini diharapkan berjalan lancar dan sesuai jadwal, mengingat pentingnya keberlanjutan roda pemerintahan di tingkat daerah.
Jadwal Pelantikan Gelombang Berikutnya
Sementara pelantikan tahap pertama telah ditetapkan pada Februari 2025, dua gelombang berikutnya akan menunggu penyelesaian proses hukum di MK. Wamendagri menegaskan bahwa jadwal pelantikan tambahan akan segera diumumkan setelah ada kepastian hukum dari lembaga peradilan.
“Fokus utama kami adalah menyelesaikan pelantikan gelombang pertama terlebih dahulu. Untuk tahap berikutnya, semuanya bergantung pada kapan MK menyelesaikan sidang sengketa,” pungkas Bima.
Pelantikan kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024 menjadi momentum penting bagi pemerintahan daerah. Proses ini tidak hanya mengesahkan kepemimpinan baru, tetapi juga menjadi langkah strategis dalam mendorong pembangunan yang lebih baik di seluruh Indonesia.
