Calonkepaladaerah.com – Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, memastikan dukungan untuk pemerintahan Presiden ke-8 RI, Prabowo Subianto, meskipun PDIP tetap memilih berada di luar koalisi. Pernyataan ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, usai pertemuan antara Megawati dan Prabowo pada Senin (7/4/2025).
Muzani menjelaskan, “Ibu Mega mengharapkan agar masa kepresidenan Pak Prabowo yang telah dilantik pada 20 Oktober 2024 berjalan efektif demi kebaikan dan kesejahteraan rakyat. Jika dianggap perlu, PDIP siap menjadi instrumen yang digunakan untuk memperkuat pemerintahan, namun tetap di luar koalisi.”
Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno, menilai langkah PDIP ini merupakan pilihan politik yang ideal. Menurut Adi, meski PDIP tidak bergabung dalam koalisi formal, dukungan terhadap kebijakan pemerintah Prabowo terlihat nyata melalui kolaborasi substantif.
“Saya kira itu yang disebut di luarnya oposisi, di luarnya kekuasaan, tetapi secara prinsip PDIP sudah memberikan dukungan total kepada Pak Prabowo. Sepertinya ini adalah posisi politik yang dinilai paling ideal bagi PDIP saat ini,” kata Adi saat berbicara dengan wartawan pada Rabu (9/4/2025).
Adi juga menggarisbawahi rekam jejak PDIP yang memilih berada di luar kekuasaan jika kalah dalam kontestasi politik. “Dalam sejarahnya, PDIP selalu memilih menjadi oposisi jika kalah Pilpres. Karena itu, keberatan untuk berkoalisi dengan Prabowo terlihat logis,” tambahnya.
Meski memilih posisi di luar koalisi, peran PDIP dalam mendukung pemerintahan Prabowo tidak bisa diabaikan. Adi Prayitno mencontohkan keterlibatan PDIP dalam revisi UU TNI yang baru-baru ini disahkan. “Ketika ada revisi undang-undang TNI, PDIP menjadi corong utama yang mendorong kebijakan tersebut,” jelasnya.
Ia menegaskan, hubungan antara PDIP dan Gerindra tidak berbentuk koalisi formal, melainkan kerja sama substantif yang saling mendukung program-program strategis pemerintah. “Ini adalah koalisi praktik, bukan formalis. PDIP bekerja sama dan mendukung penuh visi serta program Prabowo Subianto,” lanjutnya.
Sikap politik PDIP yang mendukung pemerintahan Prabowo namun tetap di luar koalisi digambarkan secara menarik oleh Adi. “Kalau diibaratkan, luarnya merah tapi dalamnya coklat. Luarnya banteng, dalamnya garuda. Ini mencerminkan kerja sama antara PDIP dan Gerindra,” ungkapnya.
Sebagai catatan, simbol banteng dan garuda masing-masing merepresentasikan PDIP dan Gerindra. Hal ini mencerminkan kedekatan kedua partai dalam mendukung kebijakan yang pro-rakyat meski tidak terikat dalam koalisi formal.
Muzani menegaskan bahwa Megawati tetap berharap masa pemerintahan Prabowo dapat berjalan efektif dan membawa manfaat besar bagi rakyat Indonesia. “Prinsipnya, Ibu Mega berharap Pak Prabowo dapat menggunakan kekuatannya sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan untuk kepentingan rakyat dan bangsa,” ujar Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (9/4/2025).
Meskipun tidak menjadi bagian dari koalisi Indonesia Maju, PDIP menunjukkan bahwa posisinya di luar kekuasaan bukan berarti oposisi total. Dukungan terhadap kebijakan strategis yang berpihak pada kepentingan rakyat menunjukkan bahwa kolaborasi antara Megawati dan Prabowo berada di jalur yang sama untuk membangun bangsa.
Keputusan PDIP untuk mendukung pemerintahan Prabowo tanpa bergabung dalam koalisi Indonesia Maju menunjukkan pendekatan politik yang fleksibel dan pragmatis. Dengan fokus pada substansi kebijakan, hubungan antara PDIP dan Gerindra menciptakan kerja sama yang harmonis demi kemajuan Indonesia. Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto membuktikan bahwa kolaborasi lintas partai dapat berjalan efektif meskipun tanpa ikatan formal.
